Penurunan Bunga KUR Tidak Sesuai Kebutuhan Pelaku UKM

Kebijakan pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) ternyata belum cukup mampu menaikkan daya saing produk usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan kebijakan ini dinilai kurang menyentuh kebutuhan sesungguhnya dari para pelaku UKM

Anggota DPR RI Heri Gunawan mengatakan bahwa kebutuhan utama pelaku UKM adalah keleluasaan akses dalam mendapatkan KUR itu sendiri dan bukan soal persentase bunganya. Kesulitan inilah yang selama ini banyak dikeluhkan para pelaku UKM dimana mereka kesulitan mengakses KUR karena belum bankable.

Hingga kini penyaluran KUR belum optimal, bahkan masih di bawah 5 persen terutama akibat persyaratan dan kriteria yang ditetapkan perbankan yang sulit dipenuhi pelaku UKM. Dari tahun ke tahun masalah ini belum juga terpecahkan dimana bank-bank yang selama ini diberi subsidi KUR mensyaratkan kriteria yang memberatkan pelaku UKM.

Bunga KUR

“Selain harus menambah bank penyalur KUR, pemerintah juga perlu memikirkan paket untuk mempermudah akses KUR. Hal ini penting agar selain KUR lebih terasa manfaatnya juga untuk mempercepat penyaluran KUR kepada debitur yang selama ini dianggap belum bankable,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.

Mengutip data dari Komite KUR, hanya ada 7 bank nasional yang menyalurkan KUR, yaitu BTN, BRI, BNI, BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin dengan jumlah dana yang disalurkan mencapai Rp 152,71 triliun. Penyaluran KUR selama ini juga dinilai kurang merata karena lebih banyak diperuntukkan bagi sektor pertanian dan perdagangan, serta terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Karena itu anggota Fraksi Gerindra itu menekankan perlunya penyaluran KUR dilakukan dengan lebih ekspansif dan merata. Apalagi saat ini pemerintah telah memberdayakan Jamkrindo dan Askrindo untuk mendorong perbankan melakukan pemerataan penyaluran kredit ke seluruh wilayah Indonesia sebagai lembaga penjamin KUR.

“Perbankan tidak perlu ragu memberikan kredit ke UKM karena ada uang jaminannya. Dalam proposal PMN 2016 kedua BUMN itu telah mendapatkan penyertaan negara masing-masing Rp 500 miliar,” tambahnya. Penyaluran PMN kepada dua lembaga penjamin tersebut dinilai tak ada gunanya jika pelaku usaha kecil masih kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *